Pemerintah Korea Selatan resmi melarang warganya bepergian ke sejumlah wilayah di Kamboja setelah meningkatnya kasus penculikan, penipuan kerja, dan penyekapan yang menimpa warga Negeri Ginseng di sana.
Melansir Korea Herald, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Rabu (15/10/2025) waktu setempat mengeluarkan peringatan perjalanan Level 4 atau level tertinggi yang berarti larangan total, untuk wilayah Bokor Mountain di Provinsi Kampot serta kota Bavet dan Poipet. Kebijakan ini mulai berlaku tengah malam waktu setempat pada Kamis (16/10/2025).
Langkah ekstrem ini diambil setelah seorang mahasiswa Korea Selatan ditemukan tewas di Bokor Mountain pada Agustus lalu, yang diduga menjadi korban jaringan penipuan kerja.
Berita Terkait...
Kementerian Luar Negeri Korsel menyebut peningkatan level peringatan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintahan Presiden Lee Jae Myung untuk melindungi warganya dari kejahatan lintas negara di Kamboja. Kasus-kasus yang melibatkan penyekapan, penyiksaan, hingga perdagangan manusia dilaporkan meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir.
Provinsi Sihanoukville juga dinaikkan ke Level 3, yang berarti warga Korea diminta meninggalkan wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah lain yang sebelumnya hanya berstatus “hati-hati” (Level 1) kini ditingkatkan ke Level 2, dengan imbauan agar tidak melakukan perjalanan kecuali mendesak.
Ini adalah kenaikan peringatan kedua dalam kurang dari seminggu, setelah penyesuaian serupa pada 10 Oktober.
60 Warga Korsel Akan Dipulangkan
Penasihat Keamanan Nasional, Wi Sung-lac, menyampaikan bahwa pemerintah berencana memulangkan sekitar 60 warga Korea Selatan yang ditahan otoritas Kamboja akibat razia terhadap jaringan kejahatan siber pada Juli dan September.
“Pemerintah memprioritaskan pemulangan cepat mereka, sekaligus menelusuri keberadaan warga yang masih hilang atau kemungkinan disekap,” kata Wi dalam konferensi pers di Seoul.
Menurut data intelijen, lebih dari 1.000 warga Korea Selatan diduga masih berada di kompleks penipuan di Kamboja, meski belum semuanya terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal.
Wi juga meminta publik dan media agar tetap waspada terhadap kasus ini, namun tidak menimbulkan sentimen negatif terhadap rakyat maupun pemerintah Kamboja. Ia menegaskan banyak warga dan pelaku usaha Korea di sana, khususnya di sektor pariwisata, kini khawatir akan dampak ekonomi dan reputasi yang bisa timbul.
Tim Khusus Dikirim ke Kamboja
Sebagai bagian dari respons cepat, tim lintas lembaga tingkat tinggi berangkat ke Kamboja pada Rabu malam untuk mempercepat proses repatriasi warga dan menangani langsung lonjakan kasus penipuan kerja.
Delegasi ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri II Kim Jina, serta melibatkan pejabat senior dari Kepolisian Nasional, Kementerian Kehakiman, dan Badan Intelijen Nasional (NIS). Kepala Divisi Investigasi Nasional, Park Sung-joo, turut serta, menandakan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ini.
Sebelum keberangkatan di Bandara Incheon, Kim mengatakan tim akan bertemu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri Kamboja, serta komite khusus pemberantasan penipuan daring.
“Kami akan mencari solusi konkret dan proaktif bersama otoritas Kamboja,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga membentuk satuan tugas darurat di Seoul yang dipimpin mantan Duta Besar untuk Lebanon, Park Il, guna memantau kerja sama dengan pihak kedutaan di Phnom Penh. Posisi duta besar Korea Selatan untuk Kamboja sendiri masih kosong sejak Juli lalu.
Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, sejak Januari hingga Agustus 2025, terdapat 330 laporan warga yang hilang atau disekap di Kamboja, naik dari 220 kasus sepanjang 2024. Dari total tersebut, sekitar 260 kasus tahun ini dan 210 kasus tahun lalu telah berhasil diselesaikan.
Sementara itu, data kepolisian menunjukkan ada 143 laporan dugaan penculikan, penyekapan, atau hilangnya warga Korea di Kamboja antara 2024 hingga 13 Oktober 2025. Dari jumlah itu, 91 orang telah dipastikan aman, sementara 52 kasus masih dalam penyelidikan.
